Search This Blog

Total Pageviews

Advertisement

Labels

Recent PostAll the recent news you need to know

Pesan Moral dari Tanah Tinggi: Suara Anak Negeri Menggema di FLB Papua Pegunungan

Jayawijaya, Papua Pegunungan – Jumat, 8 Agustus 2025
Dalam rangka memperingati Hari Masyarakat Adat Sedunia, Forum Pribumi Papua Pegunungan memanfaatkan momentum Festival Literasi Budaya (FLB) yang berlangsung di Kampung Abutpuk, Distrik Usilimo, Kabupaten Jayawijaya, untuk menyuarakan pesan moral terkait perlindungan hutan dan hak-hak masyarakat adat di Tanah Papua.

Festival ini menjadi ajang berkumpulnya masyarakat adat, pelaku seni, pegiat literasi, serta tokoh-tokoh lokal dan nasional. Menariknya, lebih dari 300 wisatawan mancanegara dari berbagai negara turut hadir menyaksikan langsung jalannya kegiatan, menjadikan acara ini tak hanya berskala lokal tetapi juga mendapatkan perhatian internasional.

Kami tidak sekadar hadir untuk meramaikan festival, tetapi membawa pesan penting tentang lingkungan dan jati diri masyarakat adat. Ini adalah panggung kami untuk bersuara,” ujar Betho Entama, penggagas Forum Pribumi Papua Pegunungan.

Dalam kegiatan ini, Forum menyampaikan pesan moral melalui tulisan dan lukisan karya anak-anak asli Papua Pegunungan. Karya-karya tersebut menggambarkan realitas sosial, kecintaan terhadap alam, serta harapan akan masa depan yang lestari dan adil bagi masyarakat adat.
Melalui puisi, cerpen, dan lukisan, anak-anak menyampaikan jeritan hati mereka. Ini bukan hanya bentuk seni, tetapi juga bentuk perlawanan damai terhadap ancaman kerusakan lingkungan dan marginalisasi hak-hak adat,” tambah Betho.

Kehadiran ratusan wisatawan asing menunjukkan bahwa pesan dari pegunungan Papua dapat melampaui batas-batas geografis. Para turis tidak hanya menikmati suguhan budaya, tetapi juga turut menyerap nilai-nilai luhur yang disampaikan melalui seni dan literasi lokal.

Hutan Adalah Identitas

Hutan di Tanah Papua bukan hanya sumber daya alam, tetapi juga rumah, ibu, dan identitas masyarakat adat. Ancaman eksploitasi yang tidak bijak akan berdampak langsung terhadap keberlangsungan hidup komunitas-komunitas adat yang selama ini hidup selaras dengan alam.

Penutup:

Melalui Forum Pribumi Papua Pegunungan, anak-anak negeri menunjukkan bahwa mereka mampu menyampaikan pesan mendalam kepada dunia—dengan pena dan kuas sebagai alat perjuangan. Di tengah sorotan panggung budaya, mereka berkata tegas:
“Melindungi hutan berarti menjaga hidup. Menghargai adat berarti merawat masa depan.”

Dirilis oleh:
Betho Entama
Forum Pribumi Papua Pegunungan
Sorotan Papua Pegunungan 
Sorotan 
Sorotan Publik Sorot PapuaNet 
Sorotan Gilombandu 
HONAI HUBULA WAMENA  
 Wamena Saja

Anak-Anak Papua Pegunungan Harus Melihat Dunia, Tapi Tidak Melupakan Honai

Oleh: Sonni Lokobal
Ketua Analsisi Papua Strategis (APS) Provinsi Papua Pegunungan

Dalam semangat Otonomi Khusus Jilid II, kita diingatkan bahwa investasi terbesar bukan pada bangunan megah, tapi pada manusia Papua itu sendiri. Pendidikan adalah jembatan emas menuju masa depan. Namun, jembatan itu tak boleh membawa anak-anak Papua Pegunungan menjauh dari akar dan identitasnya.

Hari ini, semakin banyak generasi muda dari pegunungan yang menempuh pendidikan tinggi di luar daerah—di Jayapura, Makassar, Jakarta, hingga luar negeri. Ini adalah kemajuan. Tapi kemajuan itu menjadi semu bila mereka kembali hanya membawa ijazah tanpa cinta kepada honai, tanpa rasa tanggung jawab untuk membangun negerinya sendiri.

Kita tidak ingin anak-anak kita menjadi asing di tanah sendiri. Mereka harus melihat dunia, belajar setinggi langit, tapi tidak boleh lupa jalan pulang. Honai bukan sekadar rumah tradisional, tapi simbol dari nilai, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial dalam budaya Papua Pegunungan.

Pendidikan harus menciptakan manusia yang berilmu dan berkarakter. Karena itu, negara dan pemerintah daerah wajib memastikan bahwa sistem pendidikan kita tidak sekadar melahirkan lulusan, tetapi pemimpin. Bukan hanya cerdas secara akademik, tapi juga bijaksana secara budaya.

Misi besar ini juga harus disambut oleh para orang tua, tokoh adat, dan lembaga pendidikan. Kita semua punya tanggung jawab untuk membentuk generasi yang tidak terjebak dalam genggaman kapitalisme global, tapi tetap berpijak di tanah adatnya dengan bangga dan berani.

Kepulangan mereka ke tanah Papua harus disambut dengan ruang pengabdian—melalui perekrutan ASN yang berpihak pada Orang Asli Papua, pembukaan peluang kerja, dan dukungan terhadap inovasi lokal. Jangan biarkan mereka menjadi tamu di rumah sendiri.

Karena pada akhirnya, keberhasilan Otsus bukan diukur dari berapa banyak dana yang dikucurkan, tapi sejauh mana anak-anak Papua bisa berdiri tegak sebagai pemilik dan penjaga masa depan negerinya.
(Papua Pegunungan butuh mereka kembali bukan hanya dengan ijazah, tapi dengan cinta, ilmu, dan misi untuk membangun tanah kelahiran mereka)

Semoga Tulisan saya ini dapat merefleksikan kita dalam menjawab pembangunan sumber daya manusia di papua pegunungan yang jauh lebih realistis aktif antisipasi atas ancaman budaya budaya luar 

Selamat malam salam sehat selalu keluarga dalam perlindungan yang maha kuasa wa wa wa 🙏🏿

Leyowa Wamena 
Rabu. 23 Juli 2025
#sorotan #semuaorang Papua Pegunungan

𝗣𝗿𝗶𝗺𝗲 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗠𝗮𝗿𝗮𝗽𝗲 𝗖𝗮𝗹𝗹𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝗨𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗔𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘁𝗼 𝗣𝗿𝗼𝘁𝗲𝗰𝘁 𝗙𝗼𝗿𝗲𝘀𝘁𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗢𝗰𝗲𝗮𝗻𝘀 𝗮𝘁 𝗚𝗖𝗙 𝗕𝗼𝗮𝗿𝗱 𝗠𝗲𝗲𝘁𝗶𝗻𝗴

MEDIA STATEMENT
Port Moresby | Monday, 30 June 2025

Prime Minister Hon. James Marape has issued a powerful call to the international community for urgent and united action to safeguard the world’s forests and oceans—describing them as the “lungs and lifeline of our planet.”

Speaking during his keynote address at the 42nd Meeting of the Green Climate Fund (GCF) Board held in Port Moresby, the Prime Minister welcomed global climate leaders to Papua New Guinea and underscored the nation's vital ecological and cultural heritage.

“Our country, with just under half a million square kilometres of land and ocean, holds 6 to 7 percent of the world’s biodiversity,” Prime Minister Marape said. “From the vast rainforests of the Highlands to the pristine coral reefs of our islands, we are custodians of an environmental treasure that belongs not only to us but to all humankind.”

The Prime Minister stressed that preserving these critical ecosystems is not just a national responsibility but a global imperative, urging partners to increase support through climate financing, sustainable development initiatives, and collaborative conservation efforts.

The 42nd GCF Board Meeting, held for the first time in Papua New Guinea, brings together international leaders and stakeholders to deliberate on climate financing strategies aimed at addressing the global climate crisis.

No New Forestry Licences After Sept 16, Says PM Marape

Port Moresby, Tuesday, 01 July 2025– Prime Minister James Marape has announced that no new forestry licences will be issued in Papua New Guinea after September 16, 2025. The move is part of the government’s ongoing efforts to ensure more sustainable and responsible management of the country’s forest resources.

Speaking on the policy shift, Prime Minister Marape urged current operators in the forestry sector to pivot towards downstream processing and value-added industries. He emphasized that the future of PNG’s forestry industry lies in creating more local jobs, enhancing domestic value chains, and maximizing economic returns from timber resources.

“We are drawing a line. After September 16, no new forestry licences will be issued,” Marape said. “We want to encourage industry players to go into downstream processing to ensure more value stays in the country and benefits our people.”

The government says this decision aligns with its broader commitment to protect natural resources, promote sustainability, and encourage inclusive economic development.

Vanuatu and the Solomon Islands have announced plans to create the world’s first Indigenous-led ocean reserve

Vanuatu and the Solomon Islands have announced plans to create the world’s first Indigenous-led ocean reserve—the Melanesian Ocean Reserve—spanning over 6 million square kilometers, an area comparable to the Amazon. The reserve aims to protect marine biodiversity and uphold Indigenous stewardship in the Pacific | 
The boundary include West Papua and Kanaky as per the map

PRIME MINISTER MARAPE ATTENDS 3RD UN OCEAN CONFERENCE TO CHAMPION MARINE SOVEREIGNTY AND CLIMATE RESILIENCE


Media Statement ~ 10 June 2025

Prime Minister Hon. James Marape is leading Papua New Guinea’s delegation at the 3rd United Nations Ocean Conference (UNOC3) in Nice, France, reaffirming PNG’s leadership and commitment to protecting ocean ecosystems, advancing sustainable fisheries, and addressing the climate crisis. Prime Minister Marape is expected to speak today.
The ocean is not only a source of biodiversity but the lifeblood of the nation central to identity, food security, and economic development. As an archipelagic and maritime country located in the Coral Triangle, Papua New Guinea possesses 2.8 million square kilometres of marine territory and is home to:
* Over 7 percent of global marine biodiversity,
* One-third of the world’s tuna stocks,
* The fourth-largest coral reef system, and
* Some of the most pristine mangrove ecosystems in the Pacific.
The ocean is central to who we are as a people. It is our cultural identity, our economy, and our food security.
*PNG's Achievements and Commitments*
Since the last Ocean Conference, Papua New Guinea has made significant progress in ocean governance:
* Enacted the Protected Areas Act 2024, with a goal to protect 30% of terrestrial and marine ecosystems by 2030.
* Declared two new Marine Protected Areas (Lovongai and Murat) covering over 17,000 km².
* Developed a National Oceans Policy (2020–2030) and established a National Oceans Office for integrated marine governance.
* Initiated a Blue Carbon Policy, with stock assessments underway across six provinces.
* Formally submitted its marine boundary coordinates under the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) to reaffirm sovereignty in light of rising sea levels.
* Signed the BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction) Agreement, marking a milestone in protecting marine biodiversity in areas beyond PNG’s national jurisdiction.
*Sustainable Fisheries and Blue Economy*
PNG is promoting sustainable fishing practices through zone-based management and the Vessel Day Scheme, under the Parties to the Nauru Agreement. To combat illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing, PNG became a State Party to the Port State Measures Agreement in 2024.
Efforts are also underway to build a blue economy, with investments in Special Economic Zones such as the East New Britain Fisheries Hub, which supports local fish processing, creates coastal livelihoods, and enhances resilience to climate impacts.
Global Climate Leadership
Prime Minister Marape will also use this platform for PNG’s call for international solidarity on climate and oceans with reaffirmation and PNG’s support for:
* The Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework,
* REDD+ forest conservation mechanisms,
* A legally binding Plastics Treaty,
* And greater ambition under the Paris Agreement’s 1.5°C target.
This will include a tailored, predictable, and scaled-up climate financing for Small Island Developing States (SIDS), particularly through the Green Climate Fund, which PNG will host for its 42nd Board Meeting later this month. With Prime Minister, Hon James Marape's leadership, PNG is becoming a global voice for environment protection, climate change and sustainable development.

The 7 Deadly Sins of Modernity in Relation to Nature and Conservation


The "7 Deadly Sins of Modernity in Relation to Nature and Conservation" present a profound critique of the dominant Western worldview and its destructive consequences for the planet. Drawing from Indigenous wisdom, spiritual ecology, and deep ecological thought, these "sins" expose the flawed assumptions of modernity that have led to ecological collapse.

Those seven sins are separation of humans from nature, human supremacy over nature, denial of spirits in all beings, denying that human rights begin with nature’s rights, Conservation as a "Humanitarian" Act, not a Sacred Duty, Faith in Science and Technology as Salvation, Environmental Laws That Erase Spirit-Hotspots

The first sin, the separation of humans from nature, is perhaps the root of all others. In Western society, humans are often seen as separate from and above the natural world, leading to exploitation and destruction of natural resources without consideration for the interconnectedness of all living beings. Indigenous teachings remind us that we are a part of nature, not separate from it, and that our well-being is intimately linked to the health of the planet. We are inter-related, inter-connected, and inter-dependence. Therefore, whatever we think about and do on nature will directly and indirectly affect us.

The second sin, human supremacy over nature, is closely related to the first. This belief that humans are superior to all other beings has led to the belief that we have the right to dominate and exploit nature for our own gain. This view has caused human beings considering that they can do whatever they can based on their needs and wants over nature. They thought that cutting down trees for development, turning mountains into valleys in mining operations, fencing animals into small boxes for business purposes, and wiping out indigenous peoples from the land for the sake of development have been regarded as logical consequences of modernisation projects. This sense of entitlement has resulted in over-consumption, habitat destruction, and the extinction of countless species. It is imperative that we shift our perspective to one of humility and respect for all life forms on Earth.

The third sin, denial of spirits in all beings, reflects a materialistic worldview that denies the spiritual essence of the natural world. Indigenous cultures recognize the presence of spirit in all beings, from the unseen beings as well as smallest insect to the tallest tree. When we acknowledge and honour this sacredness, we are more likely to act in a way that is in harmony with the Earth. It is not to be confused with a view that everything is spirit. The most concerning view that conventional conservation has shown so far is excluding the spirit-hotspots, undermining that there are spirits behind the biodiversity, there are spirits that cause those diverse life to evolve, exist and get recycled. Spirits do exist, speak, sing, respond to stimuli and also cry when human beings do not this very basic existential knowledge and awareness.  It is time now to return to this truth of existence.

The fourth sin, denying that human rights begin with nature’s rights, highlights the importance of recognizing the intrinsic value of the natural world. If we do not respect and protect the rights of spirit and nature who came into being far before us, then we are ultimately compromising our own well-being. Conservation efforts must prioritize the health of the spirits, ecosystems and species over short-term economic gain. Assuming that whatever we do on nature and other beings will not affect us is a mistake human being ever committed. Morally speaking, whatever we humans do against other beings do affect our own. Likewise, considering indigenous peoples as parts of the problem in conservation work and excluding them from conservation efforts have been a mistake in our modern conservation paradigm and efforts.

The fifth sin, viewing conservation as a "humanitarian" act rather than a sacred duty, reveals a lack of reverence for the Earth and a shallow understanding of our interconnectedness with all life. Conservation is not just about saving cute and cuddly animals for our own enjoyment or protecting specific species on earth because of our passion; it is about honouring the diversity and beauty of the natural world and ensuring its survival for future generations. It is about human obligation as an act of humbling ourselves as the most responsible being on this planet Earth that have caused so much destruction to this life. It is an act of humbling ourselves as fellow beings who understand and has the innate capacity to respond to environmental problems. It is in reverence to the reality that we are not here alone, we are not here because of ourselves, and they were here before us, they are our origins, our nurturers, our teachers, or protectors, our sustainers, and finally our home to which we return to after this life.

The sixth sin, faith in science and technology as salvation, highlights our society's reliance on technological solutions to environmental problems. While science and technology can play a crucial role in conservation efforts, they are not a panacea. We must also begin by cultivating a deeper spiritual connection to the Earth and adopting sustainable practices that prioritize the well-being of all living beings. Most environmental destructions were brought into life since scientific and technological revolutions began not more than 300 years ago, and therefore, indigenous approach of Spirit-Led Conservation should become our complementary paradigm.

The seventh sin, environmental laws that erase spirit-hotspots, calls attention to the ways in which legal frameworks often fail to account for the spiritual significance of sacred sites and landscapes. Spirit-hotspots generate biospheres or biofield that keep life evolves, nurtured and recycled, that attracts and keeps certain beings (biology) to grow and the others to go away and find other hotspots. Spirit hotspots are the essence of bio-diversity. Indigenous conservationists will argue that spirit hotspots are responsible for bio-diversity and cultural diversity. When we prioritize economic development over the protection of sacred spaces, we are erasing the spiritual heritage of Indigenous peoples and undermining the well-being of the Earth.

In conclusion, these "7 Deadly Sins of Modernity in Relation to Nature and Conservation" serve as a powerful reminder of the need to reevaluate our relationship with the natural world. By acknowledging the flaws in our current worldview and adopting a more holistic and spiritually grounded perspective, we can work towards creating a more sustainable and harmonious future for all beings on Earth.

Scientific development and technological innovation may offer sustainable development practices, green or regenerative economy, appropriate technologies, and conservation related mobile applications as parts of conservation efforts, however, excluding spiritual aspect in conservation is certainly a serious crack that requires reconciliation between the two frameworks: modern and indigenous.

by Elder Wewo Kotokay, Melanesian Conservation Elders, Inc.

Recent in Deforestation

The Wisdom of Life and Living

Subscribe Us